Penandatanganan
kontrak tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo. Dalam
arahannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan
langkah konkret pelaksanaan Visi dan Arah Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto,
yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Program
Sekolah Rakyat menjadi inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memutus mata
rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Fasilitas ini ditujukan untuk
membuka akses belajar seluas-luasnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi
terbawah (Desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang mereka.
Menteri
PU menegaskan, keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan infrastruktur ini
sangat krusial demi mendukung pemerataan akses pendidikan yang layak di seluruh
Indonesia.
“Pembangunan
Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai
upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki
kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tegas
Menteri Dody.
Adapun
penandatanganan kontrak kali ini mencakup empat paket pembangunan dengan
rincian sebagai berikut:
Provinsi Kalimantan Tengah: Pembangunan meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya. Nilai kontrak paket ini mencapai Rp985,9 miliar.Provinsi Kalimantan Selatan: Pembangunan mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp700 miliar.Provinsi Sulawesi Selatan (Paket I): Meliputi lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tana Toraja. Nilai kontrak mencapai Rp1,23 triliun.Provinsi Sulawesi Selatan (Paket II): Mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak sebesar Rp974 miliar.
Pada kesempatan yang sama,
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto,
memberikan pesan khusus kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia
jasa konstruksi agar melaksanakan kontrak dengan melakukan rencana mitigasi dan
antisipasi risiko yang cermat agar tidak terjadi keterlambatan maupun penurunan
kualitas. Selain itu, Dirjen Bisma juga menekankan pentingnya
penggunaan material yang tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri.
“Pastikan
bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat
administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah
Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,”
ujar Dirjen Bisma.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja,
Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo
Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
