Jakarta: Praktisi transportasi dan tata kelola logistik nasional, Bram Hertasning, menjadi salah satu narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Komoditas Unggulan Daerah yang digelar di Hotel Aston TB Simatupang, Senin (1/12). Rapat ini membahas strategi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Rapat dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Dr. TB Chaerul Dwi Sapta, dan dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, serta biro perekonomian provinsi di seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, Bram Hertasning menekankan pentingnya kesiapan sistem logistik dan akurasi data harga sebagai fondasi pengendalian inflasi nasional.
Inflasi Nataru dan Tantangan Pasokan
Menurut Bram Hertasning, tekanan inflasi biasanya meningkat pada periode Desember–Januari akibat lonjakan permintaan pangan dan tarif angkutan. Ia menilai beberapa wilayah seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat memerlukan atensi lebih karena pasokan terganggu akibat bencana.
“Kestabilan harga dan pasokan adalah prioritas. Skema operasi pasar, dukungan distribusi, dan pemantauan data harga harus berjalan beriringan agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujar Bram Hertasning dalam paparannya.
Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif berupa operasi pasar, bantuan sosial, dan pemantauan harga harian melalui SP2KP.
Bram Hertasning Soroti Efisiensi Logistik Nasional
Dalam pemaparannya, Bram Hertasning kembali menekankan persoalan logistik sebagai salah satu akar penyebab disparitas harga antarwilayah. Ia menilai biaya angkut yang tinggi, infrastruktur jalan rusak, hingga distribusi yang tidak merata membuat harga barang tidak seragam.
“Sistem logistik nasional masih belum efisien. Tanpa perbaikan akses, integrasi transportasi, dan konsistensi distribusi, harga komoditas akan tetap berfluktuasi,” kata Bram Hertasning.
Selain logistik, ia juga menyoroti ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Dari 546 Pemda, hanya sebagian kecil yang memiliki fiskal kuat, sementara mayoritas masih bergantung pada transfer pusat.
APBD 2026: Daerah Diminta Siapkan Ruang Fiskal
Menjelang penyusunan APBD 2026, pemerintah pusat meminta daerah menyiapkan ruang fiskal dan memanfaatkan dana idle untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, potensi kelangkaan barang, dan kenaikan inflasi. Anggaran pengendalian inflasi juga diminta tidak dipangkas.
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) diperkenankan untuk kondisi mendesak terkait ekonomi dan inflasi, dengan pendampingan dari Kemendagri dan APIP.
Penguatan Perdagangan Antardaerah
Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya kredibilitas data harga melalui SP2KP serta peran daerah dalam pemantauan harian. Penguatan perdagangan antardaerah dinilai krusial untuk menyeimbangkan pasokan.
Menanggapi hal tersebut, Bram Hertasning mendorong peningkatan kerja sama antarwilayah serta perbaikan tata kelola neraca pangan.
“Pemetaan surplus dan defisit pangan harus menjadi dasar kerja sama antar daerah. Pelaku usaha perlu dilibatkan agar pasokan mengalir lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Rekomendasi untuk Stabilitas Pasokan
Dalam forum tersebut, sejumlah rekomendasi dibahas untuk memperkuat stabilitas harga menjelang Nataru, antara lain:
– Percepatan subsidi angkutan kebutuhan pokok untuk wilayah 3TP dan daerah kepulauan.
– Pengembangan moda distribusi alternatif seperti seaplane dan rute logistik baru.
– Optimalisasi bantuan sosial termasuk BLT Kesra dan program diskon transportasi.
– Perbaikan jalan daerah serta jalur distribusi menuju wilayah rawan pasokan.
– Optimalisasi neraca pangan nasional dan daerah untuk intervensi yang lebih tepat.
Komitmen Menjaga Stabilitas Jelang Nataru
Menutup paparannya, Bram Hertasning menegaskan pentingnya kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah untuk menghadapi puncak mobilitas dan konsumsi akhir tahun.
“Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi adalah kunci. Dengan koordinasi yang solid, kita bisa menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi,” kata Bram Hertasning.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi kebijakan, dan memastikan stabilitas harga bagi masyarakat.
